Tentang DISNAKER wates

Profil Dinas

DISNAKER wates adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di wates, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Sebagai bagian dari Pemerintah Daerah wates, dinas ini berperan strategis dalam memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, menjembatani pencari kerja dengan dunia usaha, serta menjaga hubungan industrial yang harmonis di wates.

Tugas Pokok & Fungsi

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, DISNAKER wates mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

• Penempatan & Perluasan Kesempatan Kerja, Pelayanan kartu kuning (AK-1), informasi lowongan, bursa kerja, dan penempatan tenaga kerja.
• Pelatihan & Produktivitas, Penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi melalui BLK dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.
• Hubungan Industrial, Mediasi perselisihan, pembinaan serikat pekerja/pengusaha, dan penetapan upah minimum.
• Pengawasan Ketenagakerjaan, Pengawasan norma kerja dan penerapan Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan.
• Perlindungan Tenaga Kerja, Perlindungan calon pekerja migran Indonesia (CPMI) dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sejarah Singkat

DISNAKER wates terbentuk seiring kebutuhan penanganan urusan ketenagakerjaan yang semakin kompleks di wates. Tingginya angkatan kerja dan dinamika dunia usaha menuntut lembaga khusus yang fokus pada pelayanan dan perlindungan tenaga kerja.

Seiring penataan kelembagaan perangkat daerah dan diberlakukannya Undang-Undang Ketenagakerjaan, urusan ini dikelola secara terpadu melalui DISNAKER wates. Tujuannya: memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kompetensi, dan menjamin hubungan industrial yang adil di wates.

Cakupan Pelayanan

DISNAKER wates melayani pencari kerja dan dunia usaha di wates, dengan fokus pada:

• Pencari kerja yang membutuhkan kartu kuning (AK-1)
• Lulusan baru dan masyarakat yang ingin meningkatkan keterampilan via BLK
• Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja dan informasi lowongan
• Pekerja dan pengusaha dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial
• Calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang membutuhkan pembinaan
• Pengawasan norma kerja dan K3 di tempat usaha